Bang Yusfa Dot Com

Kontrak Pembangunan Rusunawa Diputus

cendanabatam — Mon, 27 Oct 2008 01:37:52 +0000

Sabtu, 18 Oktober 2008

BATAM (BP) – Pemerintah Kota (Pemko) Batam melalui Dinas Tata Kota, memutus kontrak kerjasama dengan CV Ultrajasa Persada Prima (UPP) selaku kontraktor pembangunan satu unit rumah susun sewa (rusunawa) di Mukakuning.

Pemutusan kontrak dilakukan karena CV UPP tidak dapat melaksanakan kewajibannya membangun rusunawa atau twinblok yang diharapkan dapat mengatasi masalah tempat tinggal di Batam ini. Setelah lewat 300 hari kalender yang disepakati, CV UPP bahkan nyaris tak mengerjakan apa-apa. Realisasi pembangunan rusunawa sampai saat ini, hanya 1,75 persen.
Sebelumnya, Dinas sudah mengirimkan surat peringatan 1 dan 2. Di surat ketiga, Dinas pun menyatakan memutus kontrak dengan UPP, dan surat ini, sudahpula ditembuskan ke Departemen Pekerjaan Umum (PU). ”Kita tinggal tunggu SK diterbitkan saja,” kata plt Kadis Tata Kota Gintoyono.
Hal ini dikemukakan Gintoyono dan rapat dengar pendapat bersama Komisi III kemarin.

Pimpinan rapat siang itu, Onward C Siahaan menyarankan, agar Dinas tak hanya memutus kontrak perusahaan pemenang pembangunan rusunawa tender 2007 ini, tapi juga mencoret (black list) perusahaan dari daftar peserta lelang pembangunan proyek selanjutnya.
Sejak awal, kata Gintoyono, sudah ada kejanggalan dalam kontrak pembangunan rusunawa dengan CV UPP ini, misalnya, jaminan pelaksanaan yang berada di bank NTB. Meski tidak ada aturan yang menegaskan jaminan pelaksanaan harus di bank tertentu, namun ini cukup menyulitkan. ”Kalau kontrak diputus, kita harus ke NTB untuk minta jaminan bank,” katanya.
Untuk itu, Onward menyarankan agar dalam kontrak selanjutnya, Pemko benar-benar mempelajari sejauh mana kebonafidan perusahaan.
”Bisa saja di syarat lelang disebutkan jaminan harus diletakkan di bank daerah,” katanya.
Yang mungkin sedikit menghibur, Pemko sama sekali belum melakukan pembayaran kepada CV UPP meski pembangunan rusunawa ini dibatasi selama satu tahun. ”Yang multiyears itu adalah pembayarannya. Jadi kita sama sekali belum bayar,” kata Gintoyono menjawab pertanyaan Onward.
Seperti diberitakan, tahun ini, ada dua pembangunan rusunawa yang ditanggung APBD Kota. Satu lagi, yakni rusunawa yang pembangunannya dianggarkan sebesar Rp9 miliar, masih belum dilelang. Pasalnya, Dinas masih belum memperoleh rekomendasi dari DPRD dan Wali Kota.
Selain itu, anggaran untuk pembangunan rusun ini pun diprediksi meningkat seiring lonjakan harga material bangunan. Saat ini, Pemko memprediksi nilainya menjadi Rp12 miliar.
”Kita sudah kirimkan surat ke Pimpinan DPRD dan Wali Kota, tapi masih belum ada tanggapan,’ kata Gintoyono.
Mendengar ini, pimpinan RDP Onward heran. Pasalnya, selaku mitra Dinas Tata Kota, Komisinya tidak mendapat tembusan atau disposisi apalagi dikirimi surat permohonan rekomendasi ini. ”Surat seperti itu tidak pernah sampai ke Komisi III,” ujar Onward.
Sementara menurut keterangan Dinas Tata Kota, surat tersebut sudah dikirimkan ke pimpinan Dewan.
Nominator Penataaan Rusunawa
Setelah dinobatkan sebagai salah satu nominator daerah dengan pengelolaan rusun terbaik, kini Batam naik peringkat dan masuk menjadi tiga besar. Untuk mengejar peringkat tertinggi, Senin (20/10) nanti, dinas akan melakukan presentasi di depan Departemen Pemukiman rakyat.
Kabag Humas Pemko Batam Yusfa Hendri mengatakan, Batam masuk menjadi nominasi karena dinilai cukup baik dalam mengurangi masyarakat yang tinggal di rumah bermasalah dan rumah bagi pekerja. ”Mudah-mudahan kita bisa menang,” kat Yusfa.
Saat ini, Pemko telah mengelola tiga rusun dengan total 240 rumah. Satu rumah tipe 27 di lantai satu, lengkap dengan kamar mandi dan dapur, disewakan dengan harga Rp240 ribu. Semakin ke atas, harganya semakin murah dengan selisih sewa per tingkatnya Rp15 ribu. Paling atas, disewakan dengan harga Rp195 ribu. (ary)

Batam Pengelola Kawasan Permukiman Terbaik

cendanabatam — Mon, 27 Oct 2008 01:32:01 +0000

Sabtu, 25 Oktober 2008

Rusunami Segera Dibangun
BATAM (BP) – Kabag Humas Pemko Batam Yusfa Hendri menyebutkan, Batam meraih nilai tertinggi pengelolaan kawasan perumahan permukiman dibanding dua nominator lain, yaitu Bandung dan Tangerang. Selain itu, Batam juga meraih nominasi ke-2 dari Kementerian Perumahan Rakyat untuk kategori pengelolaan rusun terbaik dari 10 nominator.
Penghargaan ini akan diberikan pada peringatan hari habitat sedunia di Bali, yang akan dilaksanakan satu hari setelah hari H, yaitu 31 Oktober 2008. ”Nanti akan diterima langsung oleh Gubernur dan Wali Kota,” kata Yusfa.
Ia menyebut, ada dua poin utama penyebab Batam meraih nilai bagus, pertama pola gusur-bangun. Pemko menggusur pemukiman bermasalah di satu lahan dan membangun rumah susun (rusun) di kawasan itu kembali dengan mengutamakan warga yang tergusur. Kedua, Pemko Batam punya data dan perkembangan rusun serta kawasan pemukiman perumahan yang sudah terdokumentasi di dalam situs Pemko Batam.
Rusun sewa (rusunawa) sendiri, lebih membidik masyarakat berpenghasilan rendah, pekerja, dan warga hinterland. Tentunya dengan tetap memperhatikan kelayakan huni dan tidak memberatkan masyarakat.
Mantan Kabid Penataan Pasar Dinas Pasar dan kebersihan ini menambahkan, Pemko sudah memiliki wacana akan membuat Perda yang mengatur agar pemukiman di Batam dibuat dengan sistem bangunan vertikal atau bertingkat.
Selain rusunawa, tak lama lagi, REI pusat juga telah berencana membangun enam rusun milik (rusunami) di Batam Centre. Otorita Batam, katanya, telah mengalokasikan 36 hektare lahan. Saat ini, prosesnya sudah sampai ke pengurusan fatwa planologi dari OB. ”Nanti, Pemko akan mempermudah pemberian izin lain yang dibutuhkan,” katanya.
Rusunami ini, ditujukan bagi masyarakat pekerja yang ingin memiliki sendiri huniannya. Sebab selama ini, Pemko dan OB baru menyediakan rusunawa, dengan alasan banyak pekerja yang tidak berkeinginan menetap di Batam.
Seperti diberitakan sebelumnya sampai saat ini, Batam punya 31 rusunawa dengan berbagai tipe rumah/kamar, mulai tipe 21-36. (ary)

Batam post, 25 Oktober 2008

Sampah

cendanabatam — Wed, 02 Apr 2008 15:43:14 +0000

DIMANA-MANA sampah selalu menjadi persoalan, biaya pengelolaan sampah yang tidak sedikit dan setiap tahunnya cenderung meningkat membuat pusing Pemerintah Daerah. Berbagai terobosanpun kemudian dilakukan agar persoalan cost yang banyak menyedot APBD ini bisa di eliminir dan persoalan sampah tetap bisa teratasi.

Caranya mengandeng pihak ketiga berinvestasi di bidang pengelolaan sampah. Hal demikian bukanlah pekerjaan mudah, berbagai tanggapan kemudian muncul baik yang optimis maupun pesimis.

Menguntungkankah mengelola sampah, adakah investor yang berminat? bagaimana pula dari sisi aturanya, akankah pelayanan akan lebih baik jika dikerjasamakan dengan swasta, serta beragam pertanyaan lainnya yang bermunculan.

Perpres 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dalam Penyediaan Infrastruktur, PP 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah dan PP 50 Tahun 2007 tentang Tacara Pelaksanaan Kerjasama Daerah merupakan dasar dari penyelenggaraan kerjasama dalam pengelolaan Sampah.

Di Batam sendiri sebenarnya sejak tahun 2001 sudah memulai kerjasama dengan pihak ketiga khususnya dalam hal pengangkutan sampah. Awalnya kerjasama pengangkutan dilakukan antara Pemerintah Kota Batam dengan 5 mitra pada 5 wilayah kecamatan maing-masing PT.Interco Bisnis Langgeng (IBL) untuk wilayah Kecamatan Sekupang, PT. Royal Gensa Asih (RGA) untuk wilayah Kecamatan Lubuk Baja, PT. Bumi Riau Bertuah (BRB) untuk Kecamatan Nongsa, PT. Batam Sentra Tama (BST) yang menangani pengangkutan sampah di wilayah Kecamatan Batu ampar, sedangkan PT.Visi Pratama melayani pengangkutan sampah di Kecamatan Sungai Beduk. Kelima perusahaan pengangkutan sampah tersebut diikat dalam kontrak kerjasama selam 5 Tahun.

Pada tahun 2006 sejalan dengan berakhirnya masa kontrak kerjasama dengan 5 perusahaan tersebut, Dinas Pasar dan Kebersihan Kota Batam kembali melakukan kerjasama pengangkutan, melalui proses pelelangan umum akhirnya PT. Royal Gensa Asih (RGA) kembali terpilih sebagai pemenang untuk pengangkutan sampah seluruh wilayah Kota Batam hingga saat ini.

Kontrak kerjasama dilakukan sebatas pengangkutan sampah saja, dimana pihak perusahaan mengangkut sampah dari sumber timbulan sampah (rumah tangga, pasar, pertokoan, kawasan industri, dsb) ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Telaga Punggur. Pembayaran dihitung melalui tonase sampah terangkut yang didanai melalui sumber APBD Kota Batam.

Rata-rata pengeluaran yang harus dibayarkan oleh Pemerintah Kota untuk pengangkutan sampah tersebut setiap bulannya berkisar 1 milyar, angka ini tentu akan terus bertambah seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan kota. Karena itulah wacana kerjasama dengan pihak swasta kemudian menjadi pilihan alternatif untuk mengurangi beban APBD dimaksud.

Dengan didukung oleh stake holder di akhir tahun 2007 proses pelelangan umum Kerjasama Investasi Pengelolahan Sampah di Kota Batam dimulai. Bentuk kerjasama yang ditawarkan adalah kontrak kerjasama investasi. Kerjasama investasi ini telah diawali dengan kajian yang dilakukan oleh konsultan pada tahun 2006. Berdasarkan hasil kajian konsultan disimpulkan bahwa pengelolaan sampah di Batam dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

Dengan tonase sampah lebih kurang 700 ton/hari, dan memperhatikan struktur tarif retribusi pelayanan kebersihan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001 yang kemudian diperbaharui dengan Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Kebersihan di Kota Batam, investasi sampah cukup memberikan keuntungan kepada investor, ini belum lagi jika berbicara tentang keuntungan tambahan yang akan diperoleh investor melalui pemanfaatan sampah baik gas metana maupun sampah yang bernilai ekonomis yang memang jumlahnya tidak sedikit.

Saat ini proses pelelangan kerjasama investasi tersebut hampir rampung. Sistem pelelangan dengan prakualifikasi semula diikuti oleh 10 perusahaan, dan kemudian 5 diantaranya lolos prakualifikasi.

Pada saat kualifikasi dari 4 perusahaan yang memasukkan penawaran hanya 1 perusahaan saja yang lolos yakni PT.Surya Sejahtera Abadi. Investasi yang dibutuhkan untuk 3 tahun pertama berdasarkan hasil kajian konsultan adalah sebesar 189 milyar dan reinvesmen setiap 5 tahun sebesar lebih kurang 50 milyar dibutuhkan untuk peremajaan alat angkut dan mesin lainnya.

Kita berharap melalui kerjasama investasi ini dapat meningkatkan jangkauan pelayanan dengan kualitas yang lebih baik. Semoga..! (*)

Foto Bersama Kru Humas dengan Walikota di Studio Batam TV

cendanabatam — Fri, 29 Feb 2008 12:33:58 +0000

USAI menghandle talkshow 2 tahun kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam di studio Batam TV pada Kamis (29/2) pukul 20.00 Wib s.d pukul 21.00 Wib, kru humas mendapat kesempatan melakukan foto “bareng”Wali Kota di Studio Batam TV Lantai 9, Gedung Graha Pena.

Ajakan Wali Kota tersebut, benar-benar menghilangkan rasa capek semua kru kami, karena sejak seminggu terakhir ini, jam kerja semua pegawai humas, boleh dibilang 24 jam. Mulai dari menyiapkan kegiatan narasi, syuting, proses editing hingga hunting gambar. Namun bagi kami, itu bagian dari tuntutan tugas. Bravo Humas, dan selamat memasuki tahun ke 2 masa kepemimpinan pak Wali. (*)